JAKARTA – Integrasi data kesehatan digital di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menghubungkan pencatatan pelayanan Posyandu, pengelolaan puskesmas, hingga perencanaan kesehatan tingkat kabupaten. Sistem tersebut memungkinkan data pelayanan dari berbagai tingkatan fasilitas kesehatan dimanfaatkan untuk memantau capaian program dan mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Penerapan sistem itu ditinjau delegasi internasional yang terdiri atas asesor independen dari Johns Hopkins University (JHU), Ornito, The SMERU Research Institute, dan Kementerian Kesehatan pada Selasa (3/11). Mereka melihat implementasi Digitally Enabled District (DED), inisiatif yang dikembangkan Summit Institute for Development (SUMMIT) bersama Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan.
DED dirancang untuk mengintegrasikan pencatatan pelayanan kesehatan di tingkat Posyandu dengan pengelolaan layanan puskesmas dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan di tingkat kabupaten. Sistem ini dirancang menjangkau 54 dari 67 puskesmas di Garut dengan mempertimbangkan karakteristik dan kesiapan digital masing-masing wilayah.
Director of Center for Global Digital Health Innovation Johns Hopkins University, Smisha Agarwal, mengapresiasi penerapan sistem tersebut setelah melihat langsung pelaksanaannya. Ia menilai sistem yang diterapkan di Garut memiliki tingkat kematangan tinggi dibandingkan implementasi yang pernah dilihat di berbagai negara.
“Ini [DED] adalah sistem dan implementasi paling matang yang pernah kami lihat di berbagai negara. Kalian berhasil membuat sesuatu yang begitu kompleks terlihat sangat mudah,” kata Smisha berdasarkan siaran pers, Senin (9/11/2026).
Dalam kunjungan lapangan tersebut, delegasi mendatangi empat lokasi, yakni Posyandu Dahlia 4 di Desa Sukasono, Puskesmas Maripari, Institut Karsa Husada Garut, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Setiap lokasi memperlihatkan penerapan sistem digital pada tingkat pelayanan dan pengelolaan kesehatan yang berbeda.
Di Posyandu Dahlia 4, delegasi meninjau penggunaan KuApps, rangkaian aplikasi yang terdiri atas BidanKu, KaderKu, dan PerawatKu. Aplikasi tersebut mendukung pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengukuran antropometri balita, serta pemeriksaan kelompok usia produktif dan lanjut usia sesuai dengan peran masing-masing tenaga kesehatan.
Petugas juga dapat menggunakan fitur pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR) untuk memindai Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) maupun kartu identitas. Hasil pengukuran kemudian dicatat dan divalidasi menggunakan fitur pemeriksaan rentang nilai, sebelum ditampilkan melalui dasbor Posyandu untuk membantu pemantauan capaian pelayanan.
Sistem tersebut turut mendukung pemeriksaan ibu hamil dan pengukuran tekanan darah untuk deteksi dini hipertensi. Fitur luring memungkinkan petugas tetap melakukan pencatatan di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet, sedangkan data akan disinkronkan ketika koneksi tersedia.
DED juga menggunakan standar interoperabilitas HL7 FHIR untuk mendukung pertukaran data antarsistem, termasuk integrasi dengan SATUSEHAT milik Kementerian Kesehatan. Standar tersebut memungkinkan sistem yang berbeda saling bertukar informasi kesehatan secara terstruktur.
Di Puskesmas Maripari, delegasi meninjau dasbor Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) yang memuat indikator berbagai program kesehatan. Data tersebut digunakan untuk memantau capaian pelayanan, mengidentifikasi kesenjangan, serta mendukung pengelolaan sumber daya manusia dan perencanaan kebutuhan layanan.
Puskesmas juga menggunakan Dynamic Workers Support (DWS), perangkat digital yang mencatat aktivitas lapangan, lokasi berbasis GPS, dan kehadiran tenaga kesehatan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan tugas petugas sekaligus mendukung akuntabilitas kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Sementara itu, di Institut Karsa Husada Garut, delegasi melihat layanan Bunda Hebat HealthComm yang menyediakan konsultasi awal dan informasi kesehatan melalui otomatisasi WhatsApp serta pusat panggilan. Layanan tersebut juga mengirimkan pengingat jadwal pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan pascapersalinan, dan imunisasi kepada masyarakat.
Kunjungan berlanjut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Garut untuk meninjau dasbor tingkat kabupaten. Dasbor tersebut mengintegrasikan data Posyandu dan puskesmas guna mendukung pemantauan capaian serta perencanaan program kesehatan.
Pembahasan juga mencakup keberlanjutan DED melalui komitmen pendanaan pemerintah daerah dalam APBD dan penguatan tata kelola data. Dinas Kesehatan berperan sebagai wali data, sementara penyimpanan data dilakukan pada server dalam negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika